Bupati Lamongan Minta Efektifkan Penggunaan Aplikasi dalam Pelayanan Publik

Memontum Lamongan – Bupati Lamongan, Yuhronur Efendi konsisten pastikan semua fokus utama pada 100 hari kerja nya dapat terlaksana dengan baik. Kali ini Bupati Yuhronur Efendi memastikan pelayanan publik via digitalisasi dapat dijalankan secara efektif di Lamongan.

Bersamaan dengan peluncuran aplikasi SiOPPAH (Sistem Online Pengajuan dan Pemantauan Produk Hukum), Kamis (18/03) di Pendopo Lokatantra, Bupati mengajak Kepala OPD (Organisasi Perangkat Daerah) Kabupaten Lamongan untuk lebih mengefektifkan penggunaan aplikasi dalam digitalisasi pelayanan publik.

Bupati berharap dengan diluncurkannya SiOPPAH dibawah naungan Bagian Hukum Pemkab Lamongan ini dapat mempermudah dalam memberikan pelayanan terkait produk hukum.

Baca Juga : Bupati Lamongan Langsung Kebut Tiga Fokus Utama di 100 Hari Kerja

“Aplikasi ini bagus sekali jika benar-benar dapat diefektifkan dan dimanfaatkan dengan baik. Karena ribuan produk hukum yang tiap tahunnya dikeluarkan dapat lebih transparan prosesnya. Bagian yang ingin mengetahui progres pembuatan SK atau Perbup yang diajukan juga bisa lebih mudah,” ujar Yuhronur Efendi.

Bupati mengungkapkan, bahwa aplikasi yang dimiliki OPD Lamongan dapat mencapai ratusan, namun tidak sampai 50 persen aplikasi ini bisa dijalankan secara efektif. Oleh karena itu, menurut Bupati perlu adanya evaluasi untuk memantapkan kembali aplikasi yang dimiliki OPD.

“Momen ini saya minta kepada seluruh OPD untuk meninjau kembali aplikasi-aplikasi serta media sosial yang dimiliki. Apakah berjalan efektif atau tidak, apakah sudah benar-benar memberikan informasi dan keterbukaan untuk publik. Jika tidak jalan lebih baik dirampingkan saja,” tambah Bupati.

Bupati menambahkan, bahwasanya dia masih mempersiapkan untuk mengefektifkan dan memilah penggunaan aplikasi di Lamongan, aplikasi mana yang dianggap memberikan manfaat besar bagi kinerja pemerintahan.

“Kita masih mempersiapkan untuk melaunching aplikasi yang sifatnya ini seperti call center yang memberikan ruang bagi masyarakat untuk melakukan pengaduan. Sehingga nantinya, interaksi antara pemerintah dengan masyarakat pun bisa terpaut dengan baik. Jadi ada fasilitasi untuk masyarakat,” imbuh Yuhronur Efendi. (kom/son/ed2)