Ketum PPDI Pusat Mujito Berharap Dua Kubu PPDI di Lamongan Segera Bersatu

Memontum Lamongan – Polemik dua kubu Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) di Kabupaten Lamongan diharapkan segera diakhiri. Hal itu disampaikan langsung oleh Ketua Umum Pengurus Pusat PPDI, Mujito usai melantik pengurus PPDI Lamongan, Kemarin Minggu (12/1/2020).

Pelantikan dan Pengukuhan pengurus PPDI di Kabupaten Lamongan Periode 2019-2024 ini untuk memastikan dan memperjelas pengurus yang sah dan diakui.

“Bagi pengurus yang dilantik sekarang diisi oleh Imam Mawardi sebagai Ketua Umum, Sali sebagai Sekretaris dan Muhammad Ali sebagai Bendahara,” Ujar Mujito menegaskan.

Selain itu, Mujito mengatakan, melalui momentum pelantikan dan pengukuhan pengurus PPDI Kabupaten Lamongan yang baru dilantik ini nantinya dapat menunjukkan kepengurusan yang sah.

“Dengan harapan keberadaan pengurus lain yang mengatasnamakan pengurus PPDI Kabupaten Lamongan dapat segera bersatu. Sebab, dengan menjadi satu kesatuan bisa membawa kemajuan PPDI di Kabupaten Lamongan,” Katanya menegaskan.

“Melalui pelantikan dan pengukuhan pengurus baru ini diharapkan kedua kubu bersatu. Baik kubunya Pak H. Hartono maupun Pak Imam,” Tambahnya berharap.

Tak hanya itu, Mujito Menegaskan agar kedua kubu melakukan upaya islah untuk bersatu.

“Namun demikian jika sampai terjadi dan tetap tidak bisa diatur, maka di satu kabupaten itu dimungkinkan bisa ada dua kepengurusan PPDI. Asalkan, ada pembagian yang jelas mengenai wilayah dan ruang kerja masing-masing,” Tegasnya menandaskan.

Hal senada juga diungkapkan Wakil Bupati Lamongan, Dra. H. Kartika HidayatI, MM. Ia berharap, melalui pelantikan pengurus PPDI yang baru dapat menyatukan seluruh pengurus dan anggota PPDI Lamongan.

“Sehingga program pemerintah bisa berjalan dengan baik hingga ke tingkat bawah atau desa masing-masing. Dan segera lakukan konsolidasi anggota, jangan pernah ada gesekan antar pengurus atau anggota. Lewat PPDI, mari saling bekerja sama jalin komunikasi yang baik dengan kades, BPD hingga camat, sehingga bisa bersinergi dengan kebijakan pemerintah pusat hingga pemerintah kabupaten Lamongan,” Pungkasnya. (Aju/zen/yan)