Lamongan

Raih Peringkat Pertama Capaian MCP, Pemkab Lamongan Mendapat Apresiasi KPK

Diterbitkan

3 tahun

9 Desember 2021

Oleh

Raih Peringkat Pertama Capaian MCP, Pemkab Lamongan Mendapat Apresiasi KPK

Memontum Lamongan – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI memberikan apresiasi besar kepada pemerintah daerah yang berhasil mempertahankan dan mampu meningkatkan capaian Monitoring Center for Prevention (MCP). Termasuk, Kabupaten Lamongan yang berhasil mempertahankan peringkat 2 nasional tingkat kabupaten/kota dua tahun berturut-turut tahun 2020 dan 2022 serta rangking 1 Jawa Timur sejak tahun 2018 hingga sekarang.

Apresiasi tersebut, turut disaksikan dan dihadiri seluruh jajaran Pemeritah Kabupaten Lamongan dalam Puncak Acara Hari Antikorupsi Sedunia (HAKORDIA) 2021, yang diselenggarakan KPK RI, Kamis (09/12/2021) secara virtual di Command Center Pemkab Lamongan.

Menjadi peringkat pertama capaian MCP, tidak lepas dari penerapan budaya kerja anti korupsi di dalam lingkungan birokrasi Pemerintah Kabupaten Lamongan selama ini.

Bupati Lamongan, Yuhronur Efendi, secara terpisah menyampaikan bahwa ini sebagai langkah nyata untuk membangun budaya kerja yang agile dan berintegritas untuk menciptakan budaya antikorupsi di dalam birokrasi dilakukan melalui manajemen sumberdaya manusia, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas, penataan tata laksana dan manajemen perubahan.

“Role model budaya kerja berintegritas menggunakan mindset agile squad. Apa saja midnsetnya yakni proses dilakukan untuk menciptakan hasil bukan penghambat, shared objectives dan kolaborasi lintas fungsi, squad didefinisikan oleh hasil bukan disiplin, hasil kerja yang akuntabel, changeable, adaptif, responsive dan cara kerja dalam unit-unit yang mandiri dan less hierarchical,” kata Bupati Lamongan.

Baca juga :

Untuk penguatan pengawasan, tambahnya, dilakukan Pemkab Lamongan melalui pembangunan zona integritas, penilaian kepuasan masyarakat pada seluruh unit pelayanan, pemanfaatan teknologi informasi dalam pemberian pelayanan, memasukkan materi anti korupsi pada kurikulum sekolah PAUD s.d. SMP.

Kemudian penerapan SPIP pada perangkat daerah, aplikasi Lapor Whistle Blowing System (WBS) pada seluruh perangkat daerah, aplikasi pengaduan “Lapor Pak Yes!” yang telah terintegrasi dengan SP4N lapor, pelaporan LHKPN & LHKASN bahkan pengawalan pelaksanaan Laharkades.

Sedangkan untuk penguatan akuntabilitas, tambahnya, melibatkan pimpinan, peningkatan SDM yang menangani akuntabilitas di seluruh perangkat daerah serta inovasi sierkel dan ELSA untuk mengupload akuntabilitas kinerja. Sementara untuk penataan tata laksana terdapat 42 aplikasi yang telah terintegrasi dari 80 aplikasi untuk mendukung pelaksanaan e-government dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

“Road map dan pemantapan reformasi birokrasi hingga perubahan pola pikir dan budaya kerja antikorupsi terus diserukan di seluruh ASN,” imbuhnya.

Tidak hanya langkah budaya kerja anti korupsi, Pemerintah Kabupaten Lamongan bahkan telah membuat prioritas pada empat area yang dianggap sebagai titik rawan korupsi di dalam birokrasi, empat titik tersebut yakni perencanaan dan penganggaran, pengadaan barang dan jasa, tata kelola pemerintahan dan reformasi birokrasi, serta optimalisasi retribusi dan pajak daerah. (zud/zen/sit)