Lamongan

Peringati Rangkaian Hari Anti Korupsi Sedunia, Bupati Lamongan sebut Ada Empat Area Titik Rawan Korupsi Birokrasi

Diterbitkan

5 tahun

29 November 2021

Oleh

Peringati Rangkaian Hari Anti Korupsi Sedunia, Bupati Lamongan sebut Ada Empat Area Titik Rawan Korupsi Birokrasi

Memontum Lamongan – Bupati Lamongan, Yuhronur Efendi, berkesempatan menjadi nara sumber acara bertema ‘Membangun Budaya Anti Korupsi dan Integritas antara Pemerintah Daerah dan Pelaku Usaha di Jawa Timur’ dalam rangka Rangkaian Hari Anti Korupsi Sedunia Tahun 2021 di salah satu hotel di Surabaya, Senin (29/11/2021).

Pada kesempatan tersebut, Bupati Yuhronur menyampaikan bahwa terdapat empat area titik rawan korupsi di dalam birokrasi. Yakni, perencanaan dan penganggaran, pengadaan barang dan jasa, tata kelola pemerintahan dan reformasi birokrasi, serta optimalisasi retribusi dan pajak daerah.

“Diperlukan langkah strategis pencegahan korupsi pada empat titik tersebut. Di Kabupaten Lamongan sendiri telah membuat prioritas program dan telah diterapkan pada e-panning dan e-budgeting yang menggunakan pendekatan crosscutting dalam pencapaian visi dan misi pada perencanaan dan penganggarannya. Perencanaan hingga penentuan pemenang lelang juga telah dilakukan oleh Tim Pokja dan berbasis aplikasi digitas dengan SDM yang telah mengikuti diklat untuk pengadaan barang dan jasa,” ungkapnya.

Dilanjutkan oleh Bupati Yuhronur, peningkatan kualitas pelayanan publik dan iklim investasi pun dilakukan dengan memberikan kemudahan perizinan bagi pengguna layanan melalui aplikasi system pelayanan perijinan online dan mandiri, serta penerapan online single submission risk based approach atau perijinan daring terpadu dengan pendekatan perijinan berbasis resiko. Manajemen aset juga dilaksanakan dengan pembuatan aplikasi e-aset serta pembuatan regulasi pengelolaan aset.

“Optimalisasi retribusi dan pajak daerah melalui peningkatan basis data perpajakan, peningkatan efektivitas penagihan dan pemeriksaan pajak dan pengembangan inovasi seperti pelayanan PBB keliling, aplikasi e-BPHTB dan SiPalin (aplikasi pendapatan online),” imbuhnya.

Baca juga :

Tidak hanya langkah strategis pencegahan korupsi saja, Bupati Yuhronur juga membangun budaya kerja yang agile dan berintegritas melalui manajemen sumberdaya manusia, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas, penataan tata laksana dan manajemen perubahan.

“Role model budaya kerja berintegritas menggunakan mindset agile squad. Apa saja midnsetnya yakni proses dilakukan untuk menciptakan hasil bukan penghambat, shared objectives dan kolaborasi lintas fungsi, squad didefinisikan oleh hasil bukan disiplin, hasil kerja yang akuntabel, changeable, adaptif, responsive dan cara kerja dalam unit-unit yang mandiri dan less hierarchical,” tuturnya.

Selain itu, diutarakan Kasatgas Direktorat III Koordinasi Supervisi KPK RI, Edi Suryanto, yang juga hadir menjadi nara sumber dalam webinar tersebut, mengungkapkan dalam upaya menciptakan budaya anti korupsi di lingkungan birokrasi, tidak hanya komitmen pimpinan namun didukung dengan sistem tatakelola yang terintegrasi. “Kunci keberhasilan pencegahan korupsi di daerah tidak hanya membutuhkan komitmen pimpinan daerah saja, tapi juga integritas ASN, didukung dengan sistem tatakelola yang terintegrasi, pengawasan yang memadai, reward and punishment, serta partisipasi aktif publik dan steakholder salah satunya melalui KAD ini,” paparnya.

Webinar dalam rangkaian acara memperingati Hari Anti Korupsi Dunia (Hakordia) 2021 tersebut, juga menghadirkan Wakil Gubernur Jatim Emil Elestianto Dardak, Wakil Ketua Kadin Jatim MT Junaedy dan Ketua KAD Jatim Reswanda T. Ade sebagai nara sumber. (zud/zen/sit)