Paripurna Penyampaian Jawaban, Bupati Yuhronur Apresiasi Dukungan Fraksi-Fraksi DPRD Lamongan

Memontum Lamongan – DPRD Kabupaten Lamongan menggelar rapat paripurna dengan agenda Penyampaian Jawaban Eksekutif atas Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Kabupaten Lamongan terhadap Nota Keuangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, Selasa (29/08/2023) tadi. Dalam kesempatan itu, Bupati Lamongan, Yuhronur Efendi, menyampaikan apresiasinya kepada seluruh fraksi atas saran dan masukan serta dukungannya terhadap perubahan APBD 2023.

“Kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada DPRD Kabupaten Lamongan yang telah menyampaikan Pandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap Nota Keuangan, Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dalam suasana kemitraan yang harmonis,” kata Bupati Yuhronur.

Dihadapan seluruh anggota fraksi yang hadir, Bupati Yuhronur juga menyampaikan berbagai jawaban atas pertanyaan, tanggapan maupun masukan terhadap sektor pendapatan, belanja daerah hingga sektor pelayanan kesehatan. Terkait harapan Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Fraksi Partai Demokrat, Fraksi Partai Golongan Karya, Fraksi Partai Gerindra dan Fraksi Persatuan Nasional Rakyat Indonesia dan Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan terkait upaya optimalisasi yang cerdas dan kreatif terhadap peningkatan PAD, Bupati Yuhronur menyampaikan bahwa hal tersebut sudah selaras dengan harapan pemerintah daerah. Dimana beberapa upaya telah dilakukan, seperti penggalian potensi obyek baru, pendataan obyek pajak, pengawasan dan pemeriksaan hingga sosialisasi pajak daerah secara lebih intens.

Baca juga :

“Terkait penerimaan PAD dari sumber yang tidak secara langsung dipungut dari masyarakat, antara lain dari sektor pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah, akan kami optimalkan,” ujarnya.

Sementara terhadap harapan dari Fraksi Partai Amanat Nasional, terkait upaya nyata dalam kemudahan akses kesehatan untuk menanggulangi stunting dan peningkatan kesehatan ibu hamil serta membantu pegawai golongan rendah, guru ngaji berupa pemberian KIS-JKN, akan terus ditingkatkan. “Beberapa upaya yang telah dilakukan dalam memberikan kemudahan akses pelayanan kesehatan diantaranya, perbaikan fasilitas sarana dan prasarana puskesmas, pembangunan gedung puskesmas dan gedung pelayanan kesehatan lainnya, serta melakukan verifikasi data pada guru madin dan memasukkan dalam kepesertaan KIS-JKN akan dilakukan secara bertahap,” paparnya. (zen/sit)