Disperindag Lamongan Siapkan Sanksi untuk PKL Andansari Jika Mangkir Berjualan Selama 6 Bulan

Memontum Lamongan – Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Lamongan menegaskan akan mengangkut dan membersihkan alat dagang bagi pedagang kaki lima (PKL) Andansari, yang tidak melakukan aktivitas jualan di lokasi Andansari selama enam Bulan. Tindakan tersebut dilakukan, sebagai bentuk penerapan aturan dalam Tanda Daftar Usaha Perdagangan (TDUP).

Kepala Bidang (Kabid) Perdagangan Disperindag, Pasito, mengatakan ada beberapa aturan yang harus dipatuhi oleh PKL Andansari, jika ingin berjualan di lokasi lapak Andansari dan aturan tersebut telah tercantum dalam TDUP. “Aturan yang berada di TDUP menyebutkan, apabila selama enam bulan PKL tidak melakukan aktivitas berjualan di lokasi itu, maka usahanya akan ditutup,” ungkap Pasito, Kamis (02/12/2021).

Baca juga

• Kemenkominfo Webinar di Lamongan dengan Tema Pemanfaatan Internet untuk Penyebaran Konten Positif
• Usai Dilantik, DPRD Lamongan Agendakan Pembentukan Tatib hingga Alat Kelengkapan Dewan
• DPRD Lamongan Lantik 50 Anggota Legislatif Periode 2024-2029
• Webinar di Lamongan, Kemenkominfo Angkat Tema Cakap Digital dengan Bijak Bermain Game
• Kemenkominfo Libatkan Drummer Band Hijau Daun Webinar di Lamongan Bertema Kenali Dunia Game Online

Namun, Pasito menambahkan, walaupun ada aturan seperti itu, Disperindag tidak akan melakukannya dengan semena-mena untuk menutupnya. Tetapi, akan memberikan peringatan terlebih dahulu kepada pedagang, dalam jangka waktu selama satu minggu. Apabila tidak ada respon, pihak Disperindag baru akan mengambil langkah untuk membawah  alat dagangnya ke gudang.

“Apabila barang yang telah di bawah ke gudang tidak diambil dalam jangka waktu yang telah di tentukan, yaitu tujuh hari, maka Disperindag tidak bertanggung jawab apabila ada kerusakan atas barang tersebut,” terangnya.

Pasito menjelaskan, untuk aturan pedagang yang ingin berjualan di tempat lokasi PKL Andansari, terkait ada biaya atau tidaknya, pihak Disperindag tidak tahu. “Sebab, hal itu sudah diserahkan kepada ketua paguyupan masing-masing dan juga sudah ada AD-ART di setiap paguyuban. Sementara ke dinas, sifatnya hanya melakukan perizinan,” ujarnya. (zud/zen/sit)