Bupati Yuhronur hadiri Penyampaian Pandangan Umum Fraksi-Fraksi Terkait Perubahan APBD Lamongan 2021

Memontum Lamongan – Bupati Lamongan Yuhronur Efendi bersama Wabup KH Abdul Rouf menghadiri dan mendengarkan penyampaian Pandangan Umum (PU) Fraksi-Fraksi terhadap Nota Keuangan Bupati tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lamongan Tahun 2021 di Ruang Rapat Paripurna DPRD, Selasa (24/08).

Perubahan formasi APBD tahun 2021 yang tak lepas dari melemahnya ekonomi Lamongan akibat dari wabah pandemi Covid-19 mengakibatkan pendapat daerah mengalami penurunan dari berbagai sektor. Kondisi inipun cukup dipahami berbagai fraksi, seperti yang diungkapkan juru bicara Fraksi Partai Persatuan Nasional Rakyat Indonesia (PNRI), Mutoyo, bahwa pihaknya cukup memahami kondisi menurunnya pendapatan Kabupaten Lamongan.

“Kami memahami kondisi perubahan ekonomi yang terjadi akibat dari wabah pandemi Covid-19 dan mengakibatkan pendapatan daerah terlihat mengalami penurunan dari berbagai komponen,” tutur Mutoyo.

Baca Juga:

Hal senada turut diungkapkan jubir Fraksi Partai Gerindra, Imam Fadlli, pihaknya cukup memahami kondisi ekonomi Lamongan akibat pandemi

“Namun tetap berharap agar pemerintah terus mensosialisasikan kepada masyarakat terlebih kesadaran masyarakat mengenai pentingnya membayar pajak, sehingga pendapatan pajak daerah dapat meningkat,” katanya.

Sedangkan, jubir Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Matlubur Rifa’, juga berharap pemerintah dapat mengoptimalkan objek pemungutan pajak dan retribusi daerah serta perbaikan sistem pemungutan retribusi.

“Sehingga sistem pemungutan mudah dikontrol dan terukur,” tegasnya.

Sementara itu, terkait peningkatan rencana belanja daerah, Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar) yang dijuru bicarai, Abdul Aziz, mengungkapkan apresiasi tinggi terhadap keseriusan pemerintah daerah dalam bidang kesehatan khususnya dalam penanganan pandemi Covid-19 dan percepatan pelaksanaan vaksin, baik dengan bentuk pemenuhan insentif dan pemenuhan dukungan baik itu mobilitas dan distribusi vaksin.

“Golkar memberikan apresiasi tinggi terhadap keseriusan pemerintah daerah dalam bidang kesehatan khususnya dalam penanganan pandemi Covid-19 dan percepatan pelaksanaan vaksin. Namun demikian, kami juga meminta untuk selalu memberikan perhatian kepada nakes dalam bentuk peningkatan SDM. Sehingga masyarakat mendapat pelayanan yang maksimal,” ungkapnya.

Disisi lain, Fraksi Partai Demokrat melalui jubirnya, Sri Setyowati, juga mengungkapkan harapannya agar pemerintah daerah mengoptimalkan anggaran agar tepat sasaran. Sesuai fokus utama APBD 2021, anggaran dititikberatkan pada bidang kesehatan hingga bantuan sosial bagi warga terdampak pandemi sehingga bantuan dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat.

“Penambahan anggaran tersebut harus menitikberatkan pada bidang kesehatan hingga bantuan sosial bagi warga terdampak Covid-19. Terkait kenaikan anggaran, kami meminta pemerintah daerah untuk mengoptimalkan anggaran tersebut agar tepat sasaran sehingga dapat membantu meringankan beban masyarakat ditengah pandemi, serta mengurangi dampak ekonomi yang diakibatkan oleh penyebaran virus Covid-19,” terangnya.

Sedangkan Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang disampaikan Ratna Mutia Marhaeni dan Sholihin menyoroti pembiayaan daerah. Menurut pihaknya seharusnya terdapat target-target pelampauan penerimaan kembali yang berasal dari kelompok PAD, dana transfer dan lain-lain pendapatan daerah yang sah yang diuraikan sampai ke jenis pendapatan.  “Termasuk juga pada penghematan belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer sampai ke jenis belanja. Misalnya, belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja subsidi, belanja bunga, belanja hibah dan belanja bantuan sosial,” tegasnya. (zud/zen/ed2)