Bupati Yuhronur Ajak Masyarakat Support Jargas di Lamongan

Memontum Lamongan – Bupati Lamongan, Yuhronur Efendi, Selasa (21/09/2021), membuka pelaksanaan konsultasi publik studi pendahuluan jaringan gas bumi untuk rumah tangga melalui skema KPBU (Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha) di Tanjung Kodok Beach Resort. Menurutnya, dalam konsultasi ini peserta dapat memberikan masukan dan saran terkait pengembangan Jargas (jaringan gas).

“Alhamdulillah, kita sudah 4 ribu sambungan rumah (SR) kemarin. Kemudian, sekarang sekitar 6 ribu atau hampir 10 ribu SR, yang sudah dilaksanakan. Nah, hari ini kita lakukan konsultasi publik. Maksudnya, kita diminta masukan pemikiran untuk percepatan pengembangan jargas, supaya tidak hanya 10 ribu, kalau bisa lebih dari itu,” katanya.

Baca juga:

Ditambahkan, Jargas memiliki nilai lebih dibanding LPG. Jargas diharapkan mampu mengurangi impor dan beban subsidi LPG. Gas bumi ini memiliki kelebihan berupa lebih bersih, lebih efisien, lebih aman, murah dan mampu mengurangi beban negara.

Yuhronur juga mengajak, agar masyarakat untuk terus mendorong dan mensupport keberadaan jargas di Lamongan. Tujuannya, agar kedepannya tidak hanya dua kecamatan (Deket dan Lamongan) yang merasakan manfaat dari keberadaan jargas. Namun, juga kecamatan lain di Lamongan.

“Monggo didorong dan support, kalau njenengan mau kita juga semangat. Mudah-mudahan ini bisa terwujud tidak hanya di Kecamatan Deket dan Lamongan, tapi juga di kecamatan lain. Suatu saat dengan KPBU ini bisa ada jaringan gas di 27 kecamatan,” tambah Bupati Yuhronur.

Disampaikan Koordinator Perencanaan dan Pengadaan Infrastruktur Migas, Sugiharto, target pemerintah 3.489.555 SR dengan skema pembiayaan melalui APBN dan Non-APBN. Non APBN ini, menggunakan dana KPBU maupun BUMN.

“Pembangunan Jargas dengan skema KPBU ini, diharapkan dapat meningkatkan pembangunan jargas yang semakin masif. Sehingga, tujuan penghematan subsidi LPG dan pengurangan defisit neraca perdagangan migas, serta target jargas sebanyak 4 juta SR dapat tercapai. Proses konsultasi ini untuk menguatkan transparansi, efisiensi, akuntabilitas, dan efektivitas KPBU dalam rangka mendiskusikan penjabaran pembangunan jargas,” terang Sugiharto. (zud/zen/sit)