Bupati Fadeli Resmi Launching Gedung Baru MPP Lamongan, 34 Instansi, 225 Jenis Layanan

Memontum Lamongan – Pemkab Lamongan secara resmi membuka layanan publik satu atap atau Mall Pelayanan Publik (MPP). Soft launching gedung baru MPP yang berlokasi di Jalan Lamongrejo tersebut dibuka langsung oleh Bupati Fadeli didampingi Wabup Kartika Hidayati dan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Agus Cahyono.

Sayangnya, acara yang sedianya digelar meriah, mendadak dirubah menjadi sederhana tanpa ada acara resmi seperti biasanya.

“Pak Bupati hanya memantau kegiatan pelayanan yang sudah berjalan dan memotong tumpeng sebagai tanda dibukanya MPP, ” ujar Arif Bachtiar, Kabag protokol Pemkab Lamongan.

Disisi lain, menurut Bupati Lamongan, H. Fadeli, SH, MM, soft launching merupakan uji coba dari operasional MPP.

“Selama uji coba, kita lakukan inventarisir sarana dan prasarana yang masih belum lengkap, dan terus kita lakukan pembenahan, khususnya di fasilitas pelayanannya,” ujar Fadeli usai meninjau kegiatan pelayanan di berbagai sektor yang berlokasi di MPP, Kemarin, Selasa (17/3/2020).

Tak hanya itu, kepada awak media, Bupati Fadeli berharap, dengan adanya MPP yang cukup megah ini mampu memberikan pelayanan prima kepada masyarakat dan tidak ada lagi keluhan terkait mengurus perizinan lama.

“Kalau persyaratan lengkap, harus segera diproses dalam satu hari, tidak usah menunggu besok. Saya imbau semua operator harus memberikan catatan atau tanda terima sebagai bukti dan tertulis apabila ada persyaratan yang harus dilengkapi,” ujarnya.

Selain itu, Kepala DPMPTSP Kabupaten Lamongan, Agus Cahyono mengatakan, selain untuk mempermudah dan mempercepat pelayanan kepada publik, MPP juga sebagai fasilitas untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat serta memenuhi harapan masyarakat.

“Pemkab Lamongan terus berkomitmen memberikan pelayanan prima kepada masyarakat,” ujar Agus.

Untuk diketahui, terdapat 34 instansi yang menyatu satu atap di MPP Lamongan dengan sebanyak 225 jenis pelayanan. Di antaranya, Kejaksaan Negeri, Kementerian Agama, Dispendukcapil, PDAM, BPJS, Bank Jatim, Polres, dan Pengadilan Agama.

”Pelayanan di counter office DPMPTSP ada dua jenis pelayanan perizinan, yakni OSS yang meliputi perizinan usaha, komersial, komitmen, dan pelayanan kategori perizinan non OSS,” tandasnya. (Fjr/zen/yan)