Antisipasi Dampak Inflasi Kenaikan BBM,  Pemkab Lamongan Keluarkan Kebijakan Strategis

Memontum Lamongan – Pemerintah Kabupaten Lamongan tengah melakukan kebijakan strategis sebagai upaya antisipasi dampak inflasi dari kenaikan harga BBM. Dimana, inflasi di tingkat nasional per Agustus 2022, mencapai 4,94 persen.

Diungkapkan Bupati Lamongan, Yuhronur Efendi dalam sambutannya saat Sidang Paripurna DPRD Lamongan, bahwa Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2022, Kamis (08/09/2022) tadi, menyatakan sebagai upaya untuk mengantisipasi dampak inflasi tersebut. Di mana, pemerintah telah mengeluarkan kebijakan agar melakukan realokasi anggaran untuk kebijakan penganggaran belanja wajib untuk perlindungan sosial sebagai penanganan dampak inflasi melalui APBD 2022 sebesar 2 persen yang bersumber dari Dana Transfer Umum (DTU).

Sementara sebagai tindak lanjut atas kebijakan penanganan dampak inflasi tersebut, Pemerintah Kabupaten Lamongan akan memberikan langkah-langkah kebijakan secara sistematis dan sinergi dengan kebijakan pusat dengan tujuan memberikan bantuan sosial kepada masyarakat miskin di tingkat kelurahan, untuk di tingkat desa telah diberikan juga bantuan langsung tunai melalui dana desa, serta memberikan bantuan sosial kepada pedagang kaki lima, sopir angkot, pengemudi becak dan ojek online. “Selain memberikan bantuan kepada masyarakat rentan dan pekerja transportasi, juga memberikan perlindungan sosial kepada nelayan berupa asuransi. Dengan asuransi tersebut memberikan perlindungan kepada nelayan dari ancaman risiko meninggal dunia. Kemudian program penciptaan lapangan kerja dengan memberikan pelatihan dan bantuan alat kerja bagi masyarakat yang ingin memiliki usaha kerja,” ucapnya.

Baca juga :

• Pemkab Lamongan Dorong Petani Padi Lakukan Penanaman Padi Lebih Awal
• Lestarikan Akar Budaya, Pemerintah Kabupaten Lamongan Hadirkan Museum Expo 2024
• Kemenkominfo Webinar di Lamongan dengan Tema Pemanfaatan Internet untuk Penyebaran Konten Positif
• Usai Dilantik, DPRD Lamongan Agendakan Pembentukan Tatib hingga Alat Kelengkapan Dewan
• DPRD Lamongan Lantik 50 Anggota Legislatif Periode 2024-2029

Dengan respon dan koordinasi kebijakan yang cepat, masif dan komprehensif, didukung anggaran (kebijakan fiskal) yang memadai, Bupati Yuhronur berharap penanganan dampak inflasi dapat tertangani secara efektif dan pemulihan ekonomi mulai berjalan secara merata.

Dalam kesempatan tersebut, juga telah disampaikan persetujuan atas Raperda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 oleh DPRD Lamongan. Dimana DPRD Lamongan melalui juru bicaranya Abdul Somad telah menyepakati Pendapatan Daerah TA 2022 setelah perubahan diproyeksikan sebesar Rp 3.057.816.053.532.

Sedangkan untuk Belanja Daerah,.dialokasikan sebesar Rp 3.375.582.125.286. Lalu sebagai penyeimbang dari defisit yang terjadi, kebijakan pembiayaan yang ditempuh adalah pembiayaan netto yang berasal dari penerimaan pembiayaan setelah dikurangi pengeluaran pembiayaan yang selanjutnya digunakan untuk menutup defisit anggaran. (zen/sit)