Connect with us

Pemerintahan

Bupati Fadeli Sampaikan LKPJ Kepala Daerah Tahun 2019, Pertanian Masih Sektor Dominan

Diterbitkan

||

Bupati Fadeli Sampaikan LKPJ Kepala Daerah Tahun 2019, Pertanian Masih Sektor Dominan

Memontum Lamongan – Bupati Lamongan, H Fadeli SH MM menyampaikan bahwa sektor pertanian tetap mendominasi struktur ekonomi Kabupaten Lamongan. Hal tersebut diungkapkannya dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lamongan dengan agenda Penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Akhir Tahun Anggaran 2019 diruang Command Center, Senin (20/4/2020).

Dijelaskan Fadeli, Sektor pertanian yang meliputi tanaman pangan, holtikultura, perkebunan, peternakan dan perikanan tetap mendominasi struktur ekonomi Kabupaten Lamongan yaitu sebesar 33,86 persen dari total produk domestik regional bruto (PDRB) atas dasar berlaku tahun 2019 yang mencapai Rp. 39.733.815.700.

“Peningkatan ini menunjukkan adanya laju pertumbuhan ekomoni, yang mencapai 5,44 persen diatas pertumbuhan ekonomi nasional yang hanya 5,02 persen,” ujarnya.

Selain itu Fadeli menjabarkan, jika pengelolaan keuangan daearah dilaksanakan untuk mengoptimalkan potensi suatu daerah.

“Sehingga dapat mencapai target dalam peningkatan kualitas pembangunan, dengan mengedepankan skala perioritas, alokasi serta distribusi bumber daya dengan melibatkan partisipasi masyarakat,” ucapnya.

Tak hanya itu, dikatakan Fadeli, secara keseluruhan urusan Wajib Dasar dari urusan tersebut terealisasi dan melebihi dari target seperti urusan kesehatan, indek kesehatan yang ditargetkan sebesar 0,798 dan teralisasi sebesar 0,804.

“Juga urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dapat dilihat dari indeks insfrastruktur permukiman target 73,34 persen terealisasi 74,72 persen,” bebernya.

Selain itu, untuk Urusan wajib Non Dasar yang dilaksanakan terdiri dari urusan Tenaga Kerja, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak, Pangan, Pertahanan, Lingkungan Hidup, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Penanaman Modal, Kepemudaan dan Olah Raga, Kebudayaan, Perpustakaan dan kearsipan.

“Secara keseluruhan urusan Wajib Non Dasar telah terlaksana dengan baik,” pungkasnya. (fjr/zen/yan)

 

Terpopuler