Connect with us

Pemerintahan

Pemkab Lamongan Sukses Pertahankan SAKIP Predikat “A”

Diterbitkan

||

Pemkab Lamongan Sukses Pertahankan SAKIP Predikat A

Memontum LamonganPemkab Lamongan sukses mempertahankan predikat A atas hasil evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Hanya ada 10 kabupaten/kota di Indonesia yang bisa meraih predikat A.

Ini menunjukkan langkah konkret yang dilakukan Pemkab Lamongan untuk mewujudkan reformasi birokrasi melalui pengelolaan anggaran secara efektif dan efisien. Salah satunya dilakukan dengan menerapkan SAKIP.

Rapor dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) tersebut diterimakan kepada Bupati Fadeli oleh Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan Muhammad Yusuf Ateh di Nusa Dua, Bali, Senin (27/1/2020).

“Alhamdulillah, Pemkab Lamongan mampu mempertahankan SAKIP dengan predikat A. Ini menunjukkan konsistensi Kami dalam membangun organisasi pemerintahan yang berbasis kinerja,” ujar Fadeli.

Melalui SAKIP, kata dia, Pemkab Lamongan ingin agar instansi pemerintahan semakin akuntabel dan berorientasi pada hasil, serta setiap kegiatannya bermanfaat untuk rakyat.

Fadeli menjelaskan, implementasi SAKIP di Pemkab Lamongan ditunjukkan dengan terjadinya efisiensi kegiatan.

Dari yang semula 1.793 kegiatan pada 2015, menjadi 1.105 kegiatan pada 2019, atau turun 38 persen.

Efisiensi ini juga berimbas dengan terjadinya penghematan anggaran sebesar Rp 39 miliar.

SAKIP di Lamongan juga rupanya memacu tumbuhnya inovasi yang memberi manfaat pada peningkatan kualitas pelayanan publik.

Salah satunya adalah Program Tersapu Jagat, ternak sapi usaha jagung meningkat.

Inovasi ini berprinsip pada zero waste. Sehingga setiap limbah dari ternak termanfaatkan untuk pertanian dan demikian pula limbah pertanian dimanfaatkan untuk peternakan.

Melalui Tersapu Jagat, keuntungan peternak sapi bisa meningkat hingga 206 persen. Produktivitas jagung juga meningkat 72, 4 persen, dari 5, 8 ton menjadi 10 ton per hektar.

Ditambahkannya, capaian ini berimbas langsung pada naiknya Nilai Tukar Petani (NTP) Peternakan dari 103, 78 menjadi 108, 84.

NTP sendiri merupakan salah satu indikator dalam menentukan tingkat kesejahteraan petani. (Aju/zen/yan)

 

Pemerintahan

Proses Pembebasan Sisa Lahan JLU atau Ring Road di Lamongan Belum Ada Progres Baik

Diterbitkan

||

Proses Pembebasan Sisa Lahan JLU atau Ring Road di Lamongan Belum Ada Progres Baik

Memontum Lamongan – Hingga saat ini, Pembebasan sisa lahan jalur lingkar utara (JLU Lamongan) atau Ring Rood yang sudah direncanakan sebelumnya, dimulai dari Dusun Gajah Desa Rejosari, Kecamatan Deket hingga tembus ke Desa Plosowahyu, Kecamatan Lamongan masih macet alias tidak ada kejelasan.

“Benar, memang hingga saat kini proses pembebasan lahan JLU tidak ada progres apapun,’’ kata Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Lamongan Moch. Faiz Junaidi.

Dijelaskan Faiz, sebelumnya sudah ada penetapan lokasi (penlok) oleh Gubernur Jatim yaitu untuk kebutuhan tanah untuk jalur lingkar utara (JLU) Lamongan sebesar 295.059 meter persegi (M2).

“Sedangkan hingga saat ini diketahui yang sudah dibebaskan sekitar 211.426 M2. Sehingga masih kurang sekitar 83.633 M2 atau 28,34 persen,” ujarnya. Senin (17/2/2020)

Selain itu, ditegaskan Faiz, terkait pembebasan lahan tersebut, sebelumnya juga melibatkan Balai Besar Jalan Nasional (BBJN) VIII, Kabag Hukum, BPN Lamongan, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, pihak Kecamatan Deket, Kades Plosowahyu, dan Sekretaris Desa Rejosari.

“Memang sampai sekarang masih belum ada informasi lebih lanjut dari BBJN terkait kekurangan lahan yang dibebaskan, sehingga tidak ada progres alias berhenti,” tegasnya

Tak hanya itu ditegaskan Faiz, untuk pembebasan sisa lahan 83.633 M2 tersebut sudah dianggarkan sebesar Rp. 60 Miliar.

” Yang jelas nanti Harga tanah harus menyesuaikan harga appraisal (penafsiran harga), serta ada lembaga independen appraisal yang telah ditunjuk dan Nanti lembaga independen appraisal yang akan melakukan survei,’’ tuturnya menegaskan.

Sementara itu, dikonfirmasi terpisah, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Lamongan, H. Darwoto mengaku dirinya belum mengetahui terkait kelanjutan pembebasan lahan untuk jalur alternatif yang anggaranya bersumber dari APBN.

“Saya hanya mendengar sebelumnya bahwa Pemerintah Kabupaten Lamongan mulai Bupati Masfuk dulu sudah merencanakan JLU sebagai upaya untuk memecah kemacetan di jalan pantura yang melewati rel ganda tersebut,” ujarnya.

Bahkan, H. Darwoto mengatakan dirinya juga sempat tidak mengikuti perkembangan selanjutnya, dan ia berharap jika pembebasan lahan tersebut belum diselesaikan oleh Pemkab Lamongan maka dalam waktu dekat harus diselesaikan kendati JLU sangat dinanti masyarakat Lamongan.

“Sudah lama saya tidak mengikuti perkembangan Jalur Lingkar Utara, namun kalau memang pembebasan lahan belum diselesaikan, maka harus dituntaskan dan segera direalisasikan, karena JLU sangat dinanti oleh seluruh masyarakat Lamongan,” ujarnya berharap. (aju/zen/yan)

 

Lanjutkan Membaca

Pemerintahan

731 KPM dari PKH di Lamongan, Mundur atau Graduasi Mandiri

Diterbitkan

||

731 KPM dari PKH di Lamongan, Mundur atau Graduasi Mandiri

Memontum Lamongan – Sebanyak 731 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dari Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Lamongan menyatakan mundur atau graduasi secara mandiri. Dikatakan Pekerja Sosial (Peksos) Supervisor PKH Lamongan, Agus Setiawan, Senin (17/2/2020), dari jumlah tersebut merupakan KPM yang telah graduasi hingga akhir tahun 2019.

Tak hanya itu, Agus juga membeberkan, dari total 731 KPM yang telah graduasi mandiri tersebut, terdiri dari 144 KPM yang dinyatakan sudah mampu dan sebanyak 435 KPM telah mandri dan 152 KPM menyatakan mandiri sejahtera.

“Menurut data, Itu yang lepas karena graduasi mandiri. Sementara yang mendapat bantuan PKH tahap 1, pada tahun 2020 ini sebanyak 49.632 KPM,” kata Agus Setiawan pada awak media.

Selain itu, Agus mengungkapkan, bagi KPM PKH yang telah graduasi mandiri juga mendapatkan piagam penghargaan, sebagai bentuk apresiasi. Seperti piagam penghargaan yang diterima oleh 35 KPM PKH di Kecamatan Turi yang dinyatakan graduasi mandiri dalam acara Gebyar PKH kemarin, Minggu (16/2/2020).

“Graduasi mandiri tersebut sebagai bentuk keikhlasan KPM PKH yang sudah merasa dirinya mampu, baik dari segi finansial maupun keterampilan dalam berwirausaha, secara sukarela mengundurkan diri dari kepesertaan PKH,” ujarnya menegaskan.

Lebih lanjut ditegaskan Sekretaris Dinas Sosial Lamongan, Bambang Purnomo, kepada KPM yang sudah mampu untuk dapat mengikuti KPM yang sudah graduasi atau mundur dari PKH, sehingga warga prasejahtera lainnya dapat giliran merasakan bantuan PKH.

“Yang jelas dengan graduasi ini harus sesuai dengan aturan atau ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah dan seyogyanya program graduasi ini bisa ditiru oleh KPM di Kecamatan yang lain di Kabupaten Lamongan,” tuturnya menandaskan. (aju/zen/yan)

 

Lanjutkan Membaca

Pemerintahan

ODGJ di Lamongan Tiap Bulan Nambah, Dinkes Catat 3.051 Orang

Diterbitkan

||

ODGJ di Lamongan Tiap Bulan Nambah, Dinkes Catat 3.051 Orang

Memontum Lamongan – Saat ini jumlah penderita orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) di Lamongan terus bertambah. Berdasarkan sumber data dari Dinas Kesehatan (Dinkes) Lamongan pada November 2019 lalu menyebut ditemukan dengan jumlah 2.801 orang. Sedangkan pada Desember sampai Januari 2020 mengalami penambahan sebanyak 250 orang. Sehingga, saat ini jumlah ODGJ yang mendapat pendampingan Pemkab Lamongan sebanyak 3.051 orang.

Hal itu diungkapkan Kepala Dinas Kesehatan Lamongan Taufik Hidayat, Minggu (16/2/2020). Ia menjelaskan, hampir disetiap bulan ada tambahan penderita ODGJ dari temuan program dari dinas kesehatan. Bahkan menurut dr. Taufik, penderita ODGJ bisa segera ditangani sesuai kebutuhannya. Selain itu, penderita dapat disembuhkan dengan cara diberikan obat dan terapi.

“Memang tidak sedikit ODGJ yang masih wajib minum obat, tapi sudah ikut bekerja di masyarakat, dan itu tidak berbahaya. Karena mereka sudah tahu kapan harus minum obatnya,” jelasnya.

Tak hanya itu, menurut dr. Taufik, saat ini seluruh puskesmas sudah menyediakan layanan konsultasi. Gejala ODGJ bisa dikenali dengan beberapa faktor, salah satunya, bawaan dari lahir. “Ketika orang tuanya sudah dinyatakan positif, maka sebaiknya sang anak segera diperiksakan, ujarnya.

Selain itu, dr. Taufik mengungkapkan jumlah kasus yang disebabkan genetik cenderung kecil. Hal ini berdasarkan data yang dimilikinya.

“Sebenarnya, kasus ODGJ mayoritas disebabkan karena adanya tekanan atau stres dalam kehidupan. Selain itu, penderita mengalami depresi berkepanjangan karena tekanan dari lingkungan tempat tinggal, keluarga, pekerjaan, atau faktor sosial lainnya. Jika tidak segera diketahui, maka bisa memicu percobaan bunuh diri,” bebernya.

Lebih dari itu dr. Taufik menuturkan, penyebab stres berkepanjangan juga sangat berbahaya bagi seseorang.

“Hal itu berawal dari tidak adanya pengakuan dari seseorang yang disebabkan rasa malu dan ini bisa dimasukan dalam fase orang dengan masalah khusus (ODMK). Saat ODMK inilah, harus mendapat pendampingan supaya tidak meningkat ke fase ODGJ,” katanya.

Namun, dr. Taufik tak menampik jika saat ini Dinkes Lamongan masih kesulitan untuk menemukan kasus ODMK di lapangan.

“Salah satu penyebabnya karena masyarakat malu untuk memeriksakan atau sekedar berkonsultasi kepada petugas kesehatan yang sudah dilatih. Akibatnya, kasus yang sering ditemukan sudah memasuki fase ODGJ,” tandasnya. (aju/zen/yan)

 

Lanjutkan Membaca

Terpopuler